Bibliografi : halaman 135-138 ; Beberapa tahun terakhir banyak kasus pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dan BUMN yang mencuat menjadi masalah nasional karena terindikasi korupsi. Kasus-kasus tersebut mengindikasikan banyaknya permasalahan pengadaan barang dan jasa BUMN dan instansi pemerintah yang perlu diperhatikan. Berbagai kasus tersebut sering menunjukkan adanya ketidakpatuhan dan penyalahgunaan kewenangan. Anehnya, banyak BUMN dan BUMD yang justru tidak memiliki SOP pengadaan barang dan jasa yang baik. Kondisi ini mengindikasikan pengelolaan BUMN dan BUMD yang jauh dari prinsip-prinsip good corporate governance dan fiduciary duty sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Buku ini membahas pengadaan barang dan jasa BUMN melalui dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan bisnis. Di dalam buku dibahas mengenai urgensi penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pengadaan barang dan jasa bagi setiap BUMN, mengingat aparat penegak hukum di Indonesia sering menggunakan SOP pengadaan barang dan jasa untuk melihat ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan, tindakan melawan hukum dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengadaan.